Hari kedua Sekolah Kepemimpinan Nasional (SKN) 2025 berlangsung di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya (BBPPMPVSB), Sleman, Yogyakarta. Pada kesempatan ini, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. H. M. Busyro Muqoddas, M.Hum., hadir sebagai narasumber dengan membawakan tema “Aktualisasi Islam Transformatif dalam Merespon Problematika Publik”, Rabu (12/11).
Dalam penyampaiannya, Busyro Muqoddas secara langsung menegaskan bahwa “Islam Transformatif merupakan fondasi teologis dan intelektual yang menjelaskan daya tahan serta dinamika gerakan Muhammadiyah selama lebih dari satu abad.” Beliau menambahkan bahwa gagasan Islam Transformatif berakar dari ajaran KH. Ahmad Dahlan tentang al-‘Ashr dan al-Ma’un, yang mengajarkan pentingnya memadukan rasionalitas dan nilai keagamaan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan aksi kemanusiaan.Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa Islam Transformatif memiliki tiga dimensi utama.
Menurut Busyro, “Pertama, spiritualitas berkemajuan, yakni integrasi antara tauhid dan akhlak sosial sebagai sumber perubahan. Kedua, pemberdayaan sosial-ekonomi melalui zakat produktif, koperasi umat, dan ekonomi kreatif Islami. Ketiga, jihad konstitusi, yaitu dakwah yang mempengaruhi kebijakan publik melalui riset, partisipasi masyarakat, dan judicial review. ”Dalam konteks problematika publik, Busyro menyampaikan kritik terhadap fenomena resource curse atau kutukan sumber daya alam, Sebagai solusi, beliau menekankan perlunya peran aktif Muhammadiyah dalam advokasi kebijakan publik dan pemberdayaan masyarakat melalui kerja sinergis antar-lembaga seperti Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP), Majelis Hukum dan Ham (MHH), Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP), Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM), dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang berperan sebagai simpul edukasi dan penyadaran publik.
Menutup pemaparan materinya, Busyro Muqoddas mengajak Muhammadiyah untuk bersinergi dengan Civil Society Organization (CSO) dalam memperkuat advokasi strategis nasional yang berlandaskan nilai keadilan, transparansi, dan hak asasi manusia. Ia menegaskan pentingnya evaluasi dan akuntabilitas kader di berbagai lini kehidupan bangsa sebagai agenda bersama, agar dakwah dan tajdid Muhammadiyah tetap terjaga dalam konteks kebangsaan. Kegiatan berlangsung dengan lancar dan mendapat antusiasme tinggi dari peserta Sekolah Kepemimpinan Nasional, yang terdiri atas kader, aktivis, dan pimpinan Muhammadiyah dari berbagai daerah di Indonesia.
