Anggota DPR RI sekaligus akademisi, Prof. Zainuddin Maliki, menilai bahwa perkembangan politik Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh dinamika era post-truth. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Sekolah Kepemimpinan Nasional (SKN) 2025 yang digelar di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya (BBPPMPVSB), Sleman, Yogyakarta, pada Sabtu (15/11).
Menurut Prof. Maliki, politik pada masa kini telah bergeser menjadi arena perebutan opini publik. “Politik adalah seni memenangkan opini, dan kita hidup di era ketika opini yang tidak terbentuk dianggap sebagai ketiadaan kerja,” ujarnya. Ia menyebut fenomena tersebut melahirkan apa yang disebut sebagai the death of expertise, ditandai dengan semakin dominannya opini publik dibandingkan fakta.
Dalam pemaparannya, Prof. Maliki juga menyoroti kondisi internal partai politik di Indonesia yang masih didominasi figur tertentu. Ia menyebut kepemimpinan berbasis karisma dan legitimasi tradisional, sebagaimana dijelaskan oleh Max Weber, masih lebih menonjol dibandingkan legitimasi legal-rasional. Kondisi ini, kata dia, menghambat proses regenerasi yang sehat di tubuh partai.
“Loyalitas seharusnya ditujukan pada ideologi, bukan pada tokoh. Ideologi sudah mati; tidak ada lagi partai politik yang benar-benar berbasis ideologi,” tegas Prof. Maliki. Ia menilai banyak partai kini dijalankan dengan dasar pragmatisme ketimbang perjuangan ideologis.
Menyinggung konteks Partai Amanat Nasional (PAN), Prof. Maliki menuturkan bahwa PAN berupaya menjadi partai yang inklusif dan transformatif. Namun, upaya tersebut tetap berhadapan dengan realitas politik nasional yang elitis dan transaksional. Ia menambahkan, struktur partai kerap menjadi perpanjangan tangan elite sehingga regenerasi politik berjalan tersendat. Bahkan dalam praktiknya, menurut dia, posisi strategis di partai sering kali diwariskan secara turun-temurun.
Sebagai penutup, Prof. Maliki menegaskan pentingnya membangun sistem kepemimpinan partai yang tidak bergantung pada figur semata. “Kepemimpinan yang kuat dalam partai politik tidak boleh hanya bertumpu pada figur, tetapi pada sistem yang inklusif, transformatif, dan dipandu oleh nilai,” ujarnya.
