Yogyakarta – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, menegaskan bahwa rentetan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia sepanjang 2025 merupakan dampak langsung dari ulah manusia dan kegagalan tata kelola lingkungan. Hal tersebut disampaikannya dalam Jagongan Akhir (Zaman) 2025 yang diselenggarakan oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, Selasa (30/12), di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, dan secara daring melalui Zoom Meeting.
Busyro mengajak masyarakat untuk bersyukur atas berbagai peristiwa bencana yang terjadi. Namun, ia menegaskan bahwa kesyukuran yang dimaksud bukanlah bentuk pembenaran atas penderitaan, melainkan ajakan reflektif untuk menyadari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.
“Berbagai bencana ini membuka fakta yang tidak bisa dibantah, bahwa kerusakan alam adalah akibat dari tangan manusia sendiri. Kesyukuran yang saya maksud adalah kesadaran untuk kembali pada tanggung jawab kekhalifahan,” ujar Busyro.
Menurut Busyro, sebagai khalifah, manusia memiliki kewajiban moral dan spiritual untuk mengelola bumi secara adil dan berkelanjutan, bukan sebaliknya merusak dan mengabaikan fungsi alam sebagai penyangga kehidupan. Dalam konteks tersebut, Muhammadiyah memiliki tanggung jawab besar untuk menyuarakan kebenaran dan melakukan koreksi terhadap arah kebijakan negara.
“Dengan spirit keagamaan dan nilai kebangsaan, Muhammadiyah harus hadir mencegah kerusakan di langit dan di bumi. Muhammadiyah ini milik kita bersama, tanggung jawab ini melekat pada diri kita semua,” tegasnya.
Mantan ketua KPK itu juga menyoroti sejumlah tantangan besar yang harus dihadapi Indonesia ke depan. Ia menekankan pentingnya perbaikan menyeluruh dalam tubuh pemerintahan, koreksi serius terhadap DPR, serta penolakan terhadap pengesahan undang-undang partai politik dan Undang-Undang Pemilu yang dinilainya turut berkontribusi pada kerusakan lingkungan, termasuk di Sumatera dan Aceh pada November 2025.
“Allah ingin memberi tahu kita bahwa bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang harus terus kita beri masukan,” ungkap Busyro.
Ia menilai Indonesia saat ini tengah mengalami krisis kepemimpinan moral, di mana kebijakan negara kerap berpihak pada oligarki, elite partai, dan kroni, bukan pada rakyat secara utuh. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak berlebihan jika disebut sebagai bentuk korupsi kepemimpinan.
Jagongan Akhir (Zaman) 2025 mengusung tema “Bertahan di Bumi dalam Tahun Penuh Bencana Sosio-Ekologis dan Petaka Ekspansi Ekstraktivisme”. Forum refleksi tahunan ini menjadi ruang dialog antara aktivis, peneliti, warga terdampak, dan publik untuk membahas catatan kritis lingkungan hidup, rapor kinerja pemerintah 2025, serta dampak proyek panas bumi (geothermal) di berbagai daerah.
