Arsitektur Perlawanan Muhammadiyah: Dari Epistemologi hingga Pembangkangan Sipil

oleh: Widhyanto Muttaqien (Wakil Ketua Bidang Kajian Politik SDA LHKP PP Muhammadiyah)
Eksistensi Muhammadiyah dalam panggung sejarah nasional Indonesia sering kali disederhanakan sebagai gerakan pendidikan dan sosial yang kooperatif. Namun, pemeriksaan mendalam mengungkapkan bahwa organisasi ini telah lama mempraktikkan bentuk pembangkangan sosial yang canggih, terukur, dan berbasis pada prinsip teologis yang fundamental. Pembangkangan ini tidak bermanifestasi sebagai pemberontakan fisik yang anarkis, melainkan sebagai perlawanan sistemik terhadap hegemoni kekuasaan yang dianggap melampaui batas etis dan teologis.

Perlawanan Terorganisasi (Organized Resistance) dan Membangun Aliansi

Dalam literatur sosiologi, perlawanan terorganisasi sering kali melibatkan mobilisasi massa yang terstruktur dan berkelanjutan untuk menantang tatanan yang ada. Muhammadiyah mempraktikkan hal ini melalui apa yang disebut sebagai tingkat fungsional, di mana organisasi menciptakan institusi-institusi otonom yang mengambil alih peran negara, seperti pendidikan dan kesehatan.

1. Kemandirian Amal Usaha sebagai Basis Perlawanan: Strategi ini melepaskan ketergantungan masyarakat pribumi dari struktur kolonial. Dengan berdirinya Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) pada tahun 1920, Muhammadiyah menyatakan kedaulatannya bahwa umat Islam mampu mengelola kesejahteraan mereka sendiri tanpa harus tunduk pada skema pelayanan sosial pemerintah kolonial yang sering bermuatan politik etis manipulatif.
2. Kontestasi Ordonansi Pendidikan: Pada dekade 1920-an hingga 1930-an, Muhammadiyah menunjukkan perlawanan terorganisasi melalui jalur diplomasi dan lobi parlemen. Salah satu titik puncaknya adalah aliansi nasional melawan Wilde Scholen Ordonnantie (Ordonansi Sekolah Liar) 1932. bersama Taman Siswa, Muhammadiyah melakukan perlawanan pasif (lijdelijk verzet) yang masif hingga memaksa pemerintah kolonial menangguhkan regulasi tersebut pada tahun 1933. Keberhasilan ini membuktikan bahwa strategi pembangkangan yang terorganisir mampu memaksa kekuasaan untuk mundur.

Pembangkangan Sipil (Civil Disobedience) Pertaruhan Integritas di Atas Ancaman

Pembangkangan sipil secara politik merupakan bentuk perlawanan sosial tanpa kekerasan yang bertujuan untuk memengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menghindari kekerasan, bahkan cenderung pasif (passive action). Muhammadiyah menggunakan metode ini ketika prinsip-prinsip fundamental teologisnya bersinggungan dengan kebijakan otoriter.

1. Kasus Seikerei di Masa Jepang. Salah satu bentuk pembangkangan sipil paling berisiko tinggi dilakukan oleh Ki Bagoes Hadikoesoemo saat menolak perintah Seikerei (membungkuk ke arah matahari terbit). Meskipun berada di bawah ancaman kekerasan militer Jepang, Ki Bagoes secara tegas menyatakan bahwa penyembahan hanya boleh dilakukan kepada Allah SWT. Ini adalah kemenangan moral yang menunjukkan adanya batas-batas keyakinan yang tidak dapat dikompromikan.
2. Aksi Libur Ramadhan 1978. Di era Orde Baru, Muhammadiyah menunjukkan pembangkangan sipil yang berani terhadap kebijakan Menteri Pendidikan Daoed Joesoef yang melarang libur sekolah selama bulan Ramadhan. Muhammadiyah secara massal dan terorganisir tetap meliburkan sekolah-sekolahnya sesuai kalender keagamaan, meskipun harus menanggung sanksi finansial berupa penghentian subsidi dari pemerintah. Tindakan ini diambil demi mempertahankan otonomi pendidikan dan integritas nilai keislaman dari campur tangan negara yang otoriter.

Perlawanan Sehari-hari (Everyday Resistance) Sebagai  Dekolonisasi Mental

Berbeda dengan aksi massal yang dramatis, perlawanan sehari-hari sering kali bersifat diam, tersebar, dan tidak terlihat secara langsung di permukaan. Dalam konteks Muhammadiyah, hal ini beroperasi pada tingkat epistemologis.

1. Tajdid sebagai Alat Dekolonisasi Pikiran: Konsep tajdid yang diusung K.H. Ahmad Dahlan bukan sekadar pembersihan praktik keagamaan, melainkan sebuah deklarasi kemerdekaan berpikir. Muhammadiyah memahami bahwa kolonialisme fisik hanya bisa bertahan jika didukung oleh kolonialisme mental; oleh karena itu, pengenalan sistem pendidikan modern yang mengintegrasikan ilmu umum dan agama adalah tantangan langsung terhadap monopoli pengetahuan Barat.
2. Perlawanan Kultural terhadap Misionaris: Di level akar rumput, Muhammadiyah melakukan “pendidikan tandingan” untuk memberikan alternatif bagi masyarakat pribumi agar tidak kehilangan identitas Islamnya di tengah hegemoni misionaris yang didukung fasilitas kolonial. Ini adalah bentuk resistensi kultural yang bertujuan mengubah sikap dan pandangan hidup masyarakat melalui amal nyata.
3. Di masa sekarang banyak gerakan perlwanan sehari-hari yang dimulai dari sekolah Muhammadiyah, seperti tolak korupsi, sekolah sehat dan anti perundungan, sekolah tanggap bencana, sekolah bebas sampah.

Sikap Kaum Muda Muhammadiyah Kontemporer: Menolak Narasi Tambang

Dalam dinamika modern, karakter Muhammadiyah sebagai penjaga moral (moral guardian) terus berlanjut. Munculnya suara dari kaum muda Muhammadiyah yang menolak keterlibatan organisasi dalam pengelolaan tambang dapat dianalisis sebagai bagian dari kelanjutan arsitektur perlawanan tersebut.

Penolakan ini merupakan bentuk perlawanan internal terhadap narasi yang dianggap menyimpang dari Teologi Al-Ma’un. Kaum muda melihat bahwa keberpihakan kepada kaum mustad’afin (kaum lemah) seharusnya mencakup perlindungan terhadap ruang hidup dan lingkungan yang sering kali terancam oleh industri ekstraktif. Sikap ini adalah bentuk pembangkangan terhadap pragmatisme ekonomi yang dianggap dapat mendelegitimasi peran Muhammadiyah sebagai pengkritik kekerasan negara dan ketidakadilan sosiopolitik dan ekologi.

Ekonomi ekstraktif hari ini, seperti tambang batubara, nikel, emas, pengauasaan hutan dan sumberdaya kelautan, bahkan ekowisata sebagai sumberdaya berbasis pengalaman (experienced economy, leisure economy) masih kepanjangan dari sistem kolonial, yaitu eksploitasi sumber daya demi profit korporasi/global Utara, merusak lingkungan/sosial lokal. Narasi “proyek nasional” seperti Politik Etis Belanda, obral janji kemakmuran tapi memperparah kemiskinan, menciptakan bencana seperti banjir, konflik (Trenggalek, Wadas, Wawoni, Morowali, Halmahera, Papua dan sterusnya). PP Muhammadiyah pada tahun 2024 menerima IUP dnegan dalih “not for profit” (untung dakwah, ramah lingkungan), tapi kaum muda tetap melancarkan kritik atas dasar terjadinya  kolonialisme mental baru, di mana “pertumbuhan” menjustifikasi kerusakan di atas bumi.

Dengan menolak narasi tambang, kaum muda sedang mempraktikkan refleksivitas diri, yaitu kemampuan untuk mengevaluasi posisi organisasi dalam relasi kuasa dengan negara. Mereka mencoba memastikan bahwa Muhammadiyah tetap menjaga “jarak yang tepat” dengan kekuasaan agar tidak kehilangan daya kritisnya, sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh strategi K.H. Mas Mansyur yang bersifat “keep close and keep distance“.

Kaum muda menginginkan gerakan tajdid yang menolak ekstraktivisme ekonomi sebagai kelanjutan dekolonisasi, dimana Ahmad  Dahlan memberikan contoh ekonomi ihsan, ta’awun, qana’ah, melawan kapitalisme kolonial via PKO 1920 yang  mandiri sosial. Sekarang, anak muda Muhammadiyah meneriakkan tolak tambang sebagai ijtihad sosial, rekonstruksi narasi “ekonomi Islam bukan eksploitasi”. Tambang akan merusak Tauhid sosial (versi Al-Maun hijau, peduli mustadafin bumi, memandang kesetaraan antar spesies). Beberapa hukum fikih yang sudah dikeluarkan antara lain Fikih Sumberdaya Air dan Fikih Agraria (dalam proses), yang merupakan hasil pemikiran tajdid yang berkemajuan.

Analisis terhadap sejarah Muhammadiyah menunjukkan bahwa pembangkangan sosial mereka bersifat berbasis amal nyata dan strategis. Mereka tidak hanya memprotes, tetapi membangun solusi mandiri yang memungkinkan mereka untuk berani berkata “tidak” pada otoritas penguasa. Perlawanan Muhammadiyah adalah perlawanan berbasis pengetahuan dan kemandirian, yang bertujuan bukan untuk menghancurkan tatanan, melainkan untuk menegakkan tatanan baru yang lebih adil bagi kemanusiaan.

Muhammadiyah ibarat sebuah benteng intelektual yang tidak hanya memiliki tembok pertahanan yang kuat (amal usaha), tetapi juga memiliki sistem saluran pemikiran yang terus mengalirkan pembaruan (tajdid), memastikan bahwa struktur di dalamnya tidak mudah lapuk oleh arus hegemoni zaman. Gerakan tajdid kini mengalami batu uji, menerima tambang secara  moderat (dengan riset ramah lingkungan) atau menolak total seperti dekolonisasi a la Dahlan, pembebasan pikiran dari ekstraktivisme ekonomi yang merupakan kepanjangan pemikiran dari kolonialisme dan imperalisme ekonomi.