Hidup di tengah perairan Indonesia
Draf peta masalah ekologi dan agraria di wilayah administratif Sulawesi Tenggara ini disusun berdasarkan pembacaan terhadap peta proyek bisnis skala besar. Perubahan tata fungsi ekologis dan hak agraria warga rentan terganggu oleh pembangunan industri berskala luas, yang hanya bisa dilakukan perusahaan bermodal besar.
Berdasarkan Peta Ekoregion Indonesia 2018, Sulawesi Tenggara terdiri atas tiga ekoregion utama: kompleks pegunungan struktural di sisi utara yang juga membentang ke Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, fluvial rawa, serta perbukitan karst yang menyebar membentuk pulau-pulau kecil di sisi tenggara. Kekayaan permukaan bumi, batuan di bawah tanah, hingga lautnya turut mengundang hasrat eksploitasi di daerah ini.
Bentuk eksploitasi
alam skala besar yang menuntut lahan luas di Indonesia, khususnya di Sulawesi, adalah perkebunan sawit, hutan produksi, dan pertambangan. Perubahan lahan itu belum termasuk proyek infrastruktur pemerintah, seperti agenda Proyek Strategis Nasional (PSN).
Industri perkebunan sawit
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat luas perkebunan sawit di Sulawesi Tenggara pada 2024 mencapai 61,15 ribu hektare. Data tahun yang sama juga mencatat kebun kelapa seluas 62,69 ribu hektare, karet 0,85 ribu hektare, kopi 9,75 ribu hektare, dan kakao 217,80 ribu hektare.
Menurut BPS (2022), kebun sawit terluas secara berturut-turut berada di Kabupaten Kolaka, Bombana, Konawe Selatan, dan Konawe. Operasionalnya dijalankan melalui beberapa skema, seperti konsesi Hak Guna Usaha (HGU) dan penanaman pribadi di lahan milik petani sendiri.
Skema kedua kami temukan langsung di Muna Barat. Petani yang giat membeli lahan warga untuk diubah menjadi kebun sawit adalah migran dari Sulawesi Selatan. Mereka membuka lahan setidaknya 3 hektare untuk ditanami sawit secara monokultur, meskipun tetap ditumpangsarikan ketika pohon sawit masih setinggi sekitar 1 meter. Tidak sedikit warga Muna Barat yang menjual kebunnya kepada para pendatang ini. Sebagian warga setempat ikut menanam sawit, meski tidak intensif karena keterbatasan modal dan pertimbangan ketahanan pangan. Yang belum diketahui adalah asal modal penanaman sawit oleh para migran tersebut, dan apakah skemanya mirip sistem plasma.
Tambang dan smelter nikel
Pemakaian lahan untuk pertambangan lebih mengerikan lagi. Sulawesi Tenggara adalah salah satu episentrum pertambangan nikel, bersama Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Berdasarkan olahan data Greenpeace dari Kementerian ESDM 2026, Sulawesi Tenggara menerbitkan 176 izin tambang dan smelter nikel dengan total luas 278.735 hektare. Untuk seluruh komoditas tambang, total konsesi lahan untuk pertambangan dan smelter mencapai 410.578 hektare, tersebar di daratan Sulawesi maupun pulau-pulau kecil di sekitarnya.
Padahal, pertambangan di pulau-pulau kecil menyalahi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Meski begitu, Buton, Kabaena, Muna, dan Wawonii sudah dipenuhi konsesi izin tambang. Profil lengkap pertambangan di Pulau Kabaena dapat dibaca dalam laporan Satya Bumi, Bagaimana Demam Nikel Menghancurkan Pulau Kabaena dan Ruang Hidup Suku Bajau?
Kekayaan laut dan Suku Bajo yang dimiskinkan sistem ekonomi
Sulawesi Tenggara, seperti kebanyakan wilayah Indonesia, bukan hanya daratan. Kelompok-kelompok orang Bajau mendiami dan menjaga perairannya, dan asupan protein hewani laut warga daratan bergantung penuh pada mereka. Namun kebijakan ekonomi dan infrastruktur kewargaan kita tidak pernah menjamin keadilan bagi orang Bajau. Mereka dikepung berlapis-lapis masalah yang membuat mereka sulit keluar dari kemiskinan.
Regulasi ketat untuk keadilan harga hasil laut. Tanpa regulasi yang menjaga batas harga minimal yang adil, nelayan Bajau kerap “ditelikung” tengkulak dari luar. Rantai distribusi yang panjang membuat nelayan, yang berada di posisi terbawah rantai pasok, hanya menerima harga beli rendah. Kehadiran pemain dari Lampung dalam perdagangan ikan layur, misalnya, berpotensi memperpanjang rantai itu dan menekan harga lebih jauh.
Infrastruktur dasar permukiman perairan. Orang Bajau hidup di perairan Indonesia jauh sebelum Indonesia terbentuk, bahkan sebelum bangsa Eropa menguasai perairan Asia-Pasifik. Namun, setelah 81 tahun merdeka, negara belum juga menjamin kebutuhan dasar mereka. Ketersediaan air tidak dijamin, sementara kerusakan alam membuat sumber air berada di ambang krisis. Setiap hari mereka mengeluarkan Rp15 ribu hanya untuk mengalirkan air dari darat ke kampung “apung”, atau Rp450 ribu per bulan untuk air bersih, padahal harga ikan naik-turun dan puncak Angin Barat membuat mereka tak bisa melaut.
Infrastruktur pendidikan bagi anak-anak pelaut Bajau bukanlah gedung sekolah berlantai tiga, lapangan sepak bola, apalagi ompreng Makan Bergizi Gratis. Bantuan yang dibutuhkan bisa berupa kayu untuk renovasi, kapal untuk perpustakaan keliling sekaligus antar-jemput ke jenjang sekolah menengah atas, serta laboratorium kelautan tempat siswa dan guru mendalami kekayaan lautnya.
Iktikad menegakkan keadilan ekologis dalam kebijakan tata ruang
Pemerintah yang longgar dalam kebijakan tata ruang dan membiarkan alih fungsi lahan besar-besaran sejatinya sedang mempercepat kiamat, bukan hanya di darat, tetapi juga di laut. Nelayan Bajau di Kabaena sudah merasakan sendiri dampaknya. Limpasan limbah dan kerusakan laut akibat tambang nikel dan gamping yang ugal-ugalan membuat nelayan tak lagi bisa melaut di dekat kampung. Daya jelajah mereka semakin jauh, dan itu berarti biaya bahan bakar semakin mahal.
Saat kami berkunjung, banyaknya titik panas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia membuat perairan Sulawesi Tenggara turut berasap. Sinar matahari dan pantulan bulan tak mampu menembus langit, dan asap kelabu membatasi jarak pandang. Akibatnya, jadwal melaut malam hari dibatasi, bahkan dihentikan, karena kapal berkali-kali bertabrakan. Semua ini belum termasuk kelangkaan spesies laut yang tak mampu bertahan di tengah laut yang rusak.
