Bukittinggi – Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat menjadi tuan rumah penyelenggaraan Seminar Nasional Riset Advokasi sekaligus pembukaan Sekolah Riset Advokasi pada Jumat (29/8/2025). Acara yang dipusatkan di Convention Hall Prof. Dr. Nunahar Ilyas, M.A. Kampus Bukittinggi ini terselenggara atas kolaborasi Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, LHKP PWM Sumatera Barat, dan Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
Seminar dihadiri oleh akademisi, peneliti, kader muda Muhammadiyah, serta para aktivis masyarakat sipil. Hadir pula tokoh nasional seperti David Efendi, Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah, dan Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif CELIOS, yang menjadi pemateri utama bersama para peneliti CELIOS lainnya.
Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat, Buya Ki Jal Atri Tanjung, secara resmi membuka seminar. Dalam sambutannya ia menekankan pentingnya riset dan advokasi sebagai pilar perjuangan Muhammadiyah di ranah kebijakan publik. Menurutnya, melalui tradisi riset yang kokoh, kader Muhammadiyah diharapkan melahirkan gagasan kritis dan solutif dalam menghadapi problem bangsa.
Dalam sesi awal, Bhima Yudhistira memaparkan potret ketimpangan ekonomi yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Ia menyoroti fenomena “Chilean Paradox”, di mana pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Data menunjukkan, 1% orang terkaya menguasai hampir setengah total kekayaan nasional. Mobilitas sosial pun terhenti, sehingga masyarakat miskin sulit keluar dari lingkaran kemiskinan meskipun bekerja keras.
Bhima juga mengingatkan bahwa kebijakan fiskal yang timpang, praktik rente di sektor sumber daya alam, serta pembebanan utang negara yang makin besar justru memperparah jurang ketidakadilan. Menurutnya, anak muda harus berperan aktif dalam mendorong kebijakan alternatif, salah satunya melalui pajak kekayaan (wealth tax) yang dapat mengurangi ketimpangan tanpa merugikan kelompok rentan.
Media Wahyudi Askar menambahkan perspektif anak muda dalam mencari solusi atas problem tersebut. Ia menekankan bahwa generasi muda tidak boleh pasif, tetapi harus berani menawarkan gagasan baru berbasis riset untuk menekan ketimpangan. Menurutnya, keterlibatan pemuda dalam riset dan advokasi dapat memperkuat tekanan terhadap negara agar menjalankan reformasi kebijakan, mulai dari isu perpajakan, perlindungan pekerja, hingga pengawasan sektor ekstraktif.
Topik berikutnya menyoroti persoalan transisi energi. M. Saleh dan Jaya Darmawan dari CELIOS menegaskan bahwa proyek-proyek energi terbarukan di Sumatera Barat, seperti geothermal dan co-firing PLTU, seringkali dipromosikan sebagai solusi hijau padahal menyimpan banyak masalah.
Studi CELIOS menemukan bahwa proyek geothermal di beberapa wilayah justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat lokal, mulai dari berkurangnya lahan pertanian, ancaman terhadap perikanan, hingga meningkatnya ketimpangan antarwilayah. Di sisi lain, praktik co-firing di PLTU hanya memperpanjang ketergantungan pada batubara, alih-alih mempercepat transisi menuju energi bersih.
Sementara itu, David Efendi menekankan bahwa Muhammadiyah tidak hanya hadir di bidang amal usaha pendidikan dan kesehatan, tetapi juga harus berperan aktif dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional. Ia menegaskan pentingnya narasi “Kemakmuran Bagi Semua”, yaitu paradigma pembangunan yang tidak meminggirkan rakyat kecil dan berorientasi pada pemerataan.
Menurut David, riset advokasi harus menjadi senjata strategis Muhammadiyah untuk memastikan kebijakan publik berjalan sesuai prinsip keadilan sosial. Hal ini, lanjutnya, sejalan dengan cita-cita Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah pencerahan yang berkomitmen pada keberlanjutan bangsa.
Sesi seminar ditutup dengan diskusi interaktif, di mana peserta menyampaikan pertanyaan dan pandangan kritis. Dialog ini menunjukkan antusiasme generasi muda untuk terlibat langsung dalam advokasi berbasis riset.
Acara kemudian ditutup dengan doa bersama dan sesi foto, menandai dimulainya rangkaian Sekolah Riset Advokasi yang akan berlangsung secara berkelanjutan. Program ini akan menghadirkan berbagai narasumber, membekali peserta dengan keterampilan riset, advokasi kebijakan, hingga strategi komunikasi publik.
