Penulis: Denting Azzahra P (Internship)
Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan menyelenggarakan Sekolah Agraria: Bertindak Inklusif Liberatif (SABIL) pada 26–30 September 2025 di Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua Barat Daya. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Muhammadiyah untuk memperkuat peran kader dalam isu agraria, tata kelola sumber daya alam, dan perjuangan keadilan sosial di Indonesia.
Dengan mengusung tema “Eskalasi Perampasan Ruang Hidup Masyarakat”, SABIL hadir sebagai ruang pendidikan partisipatoris dan kaderisasi ideologis bagi aktivis Muhammadiyah di tingkat lokal maupun nasional. Program ini tidak hanya menghadirkan materi teoretis, tetapi juga mendorong peserta untuk membangun pemahaman kritis, keterampilan advokasi, serta rencana aksi konkret dalam merespons berbagai konflik agraria yang terjadi di masyarakat.
Rangkaian kegiatan SABIL juga akan diawali dengan Seminar Nasional bertajuk “Mitigasi Krisis Agraria dan Ketimpangan Kemakmuran di Indonesia” pada Jumat, 26 September 2025 di Universitas Muhammadiyah Sorong. Seminar ini akan dibuka oleh Dr. M. Busyro Muqoddas, Ketua PP Muhammadiyah, dan rencananya akan menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain Bhima Yudhistira Adhinegara (Direktur Eksekutif CELIOS), perwakilan Greenpeace Indonesia, unsur DPD RI, Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong, Gubernur Papua Barat Daya, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI). Dari internal Muhammadiyah, David Efendi (Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah) juga akan menyampaikan pemikirannya terkait kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kemakmuran bersama.
Tujuan dari sekolah ini adalah membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan tentang politik ruang, fikih agraria, dan strategi Advokasi, mendorong pemahaman kritis atas konflik agraria berbasis pengalaman komunitas, dan juga membentuk rencana aksi dan simpul gerakan pasca pelatihan. David Efendi, menekankan pentingnya SABIL sebagai langkah strategis dalam menyiapkan kader yang memiliki kapasitas memadai di bidang agraria dan sumber daya alam.
“Sekolah agraria yang dirintis LHKP ini menjadi ruang belajar partisipatoris, mendorong kader punya kapasitas yang memadai di bidang tata kelola agraria dan sumber daya alam. Hal ini akan menopang kerja-kerja riset dan advokasi untuk kepentingan masyarakat secara jangka panjang. Dukungan Lazismu dan Kampus Unamin menjadikan kegiatan ini sebagai putaran pertama di Papua dan Maluku, yang ke depan akan disusul oleh wilayah Kalimantan, Sulawesi, NTT, Jawa, Bali, NTB, dan Sumatra,” ujarnya.
Sebagai organisasi yang berkomitmen pada nilai keadilan sosial, Muhammadiyah melalui LHKP menilai bahwa isu agraria tidak bisa dilepaskan dari mandat keumatan dan kebangsaan. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa sepanjang 2022 terjadi 212 konflik agraria, melibatkan lebih dari 346.000 kepala keluarga, dengan luasan wilayah lebih dari satu juta hektar. Fakta ini mencerminkan semakin masifnya perampasan ruang hidup masyarakat dalam proyek perkebunan, tambang, hingga kawasan ekonomi khusus.
Pihak PWM Papua Barat Daya dan Universitas Muhammadiyah Sorong (UNAMIN) menyampaikan kesiapannya untuk penyelenggaraan training ini. “konteks Papua Barat Daya, sekolah agraria ini memang sangat relevan dan sesuai kebutuhan kami di sini. Insyallah Unamin siap mensukseskan kegiatan ini”, ujar Bapak Ir. H. Irman Amri, ST., MT., IPM selaku Wakil Rektor IV Unamin.
Sebagian materi dalam sekolah ini antara lain Sejarah Studi Agraria di Indonesia, Struktur Agraria: Relasi Lahan dan Produksi, Politik Kebijakan Ruang, Tinjauan Kritis Kebijakan Agraria di Indonesia, Agraria dan Keadilan Gender, Politik Agraria dan Ketimpangan Ekonomi, Analisis Tumpang Tindih Lahan, Teknik Pemetaan Aktor, Resolusi Konflik, Simulasi Analisis Aktor, BO, dan PEP, dan Perencanaan Kampanye dan Advokasi, dan masih banyak workshop lainnya.
Dengan demikian, penyelenggaraan SABIL di Kota Sorong bukan hanya sekadar forum pelatihan teknis, tetapi juga bagian dari gerakan jangka panjang Muhammadiyah untuk membangun kepemimpinan muda yang beriman, kritis, serta berpihak pada kaum tertindas (mustadh’afin) dalam menghadapi tantangan agraria dan ketimpangan kemakmuran bangsa.


