Semarang — Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025, Koalisi Masyarakat Sipil bersama Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah Jawa Tengah menyelenggarakan Sarasehan Hakordia bertajuk “Korupsi dan Darurat Iklim”, Kamis, 18 Desember 2025, di Gedung Balai Bahasa Semeru, Kota Semarang.
Kegiatan yang dimulai pukul 09.30 WIB ini menghadirkan ruang diskusi kritis antara akademisi, aktivis, masyarakat terdampak, dan organisasi masyarakat sipil. Forum ini membahas keterkaitan antara korupsi, tata kelola sumber daya alam, dan krisis ekologis yang semakin dirasakan di berbagai wilayah Indonesia.
Korupsi SDA dan Bencana Kemanusiaan
Sarasehan dibuka dengan orasi kebudayaan oleh Dr. Buysro Muqoddas (Wakil Ketua KPK periode 2011–2015, Ketua PP Muhammadiyah) dengan mengangkat tema “Korupsi Sumber Daya Alam dan Bencana Kemanusiaan”.
Ia menegaskan bahwa kerusakan lingkungan dan bencana ekologis tidak muncul secara alamiah. Menurutnya, bencana tersebut lahir dari rusaknya sistem hukum, melemahnya etika kekuasaan, serta praktik korupsi yang terstruktur dan dilembagakan.
Dalam berbagai forum Hakordia, Buysro konsisten menyampaikan pandangan bahwa akar persoalan berada di hulu kekuasaan, yakni pemerintahan pusat, Presiden beserta jajarannya, dan DPR. Ia menekankan pentingnya mengembalikan regulasi pemberantasan korupsi, khususnya Undang-Undang KPK, pada semangat konstitusi awal agar penyelewengan kekuasaan dapat ditekan.
Ia menilai praktik korupsi menjadi pemicu utama berbagai bencana alam dan kerusakan ekologis yang terjadi saat ini.
Dampak Proyek Nasional terhadap Masyarakat
Buysro memaparkan sejumlah kasus, mulai dari Rempang hingga pertambangan nikel di Halmahera. Ia menjelaskan bahwa proyek-proyek strategis nasional dan kebijakan negara telah memicu penggusuran, pencemaran lingkungan, hilangnya mata pencaharian, serta konflik agraria berkepanjangan.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya pengkhianatan terhadap nilai Pancasila dan amanat konstitusi, terutama dalam hal perlindungan hak rakyat atas ruang hidup yang layak.
Suara Korban Kerusakan Lingkungan
Sesi berikutnya menghadirkan kesaksian masyarakat terdampak dalam segmen “Teroka Tapak: Kisah Manusia dan Alam yang Dirusak”.
Perwakilan nelayan dan warga dari Batang, Demak, dan Semarang menyampaikan pengalaman langsung terkait dampak proyek industri dan pertambangan. Mereka menyoroti banjir rob, pencemaran laut, kerusakan ekosistem, penggusuran permukiman, serta penurunan drastis hasil tangkapan nelayan.
Terkait rencana pertambangan di Pegunungan Kendeng, Semarang, warga menjelaskan bahwa penolakan telah berlangsung sejak 2006. Selama tiga tahun terakhir, masyarakat bahkan melakukan aksi protes di depan kantor pemerintah, namun belum memperoleh hasil. Hingga kini, warga tetap menolak keberadaan tambang tersebut.
Para narasumber menegaskan bahwa kerusakan ekologis selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dan praktik korupsi, terutama melalui penerbitan izin yang tidak transparan serta minimnya pelibatan masyarakat.
Negara, Konstitusi, dan Tanggung Jawab Lingkungan
Diskusi kemudian diperdalam melalui paparan para ahli, antara lain Feri Amsari, J. Danang Widayoko, Hotmaouli Sidabalok, Zakki Amali, serta perwakilan dari CELIOS.
Feri Amsari, Pakar Hukum Tata Negara, menegaskan bahwa bencana ekologis merupakan konsekuensi dari ketidaktaatan negara terhadap konstitusi, khususnya Pasal 28H dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Ia menilai negara gagal menjalankan mandat konstitusi dalam melindungi hak rakyat atas lingkungan hidup yang sehat.
J. Danang Widayoko, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, menyoroti praktik pengerukan sumber daya alam yang berorientasi ekspor, seperti batu bara dan nikel. Ia menilai ketergantungan pada sektor ekstraktif menyebabkan pergeseran struktur ekonomi yang bersifat sementara dan berpotensi memicu krisis ekologis baru jika tidak dikelola secara berkelanjutan. Ia juga mendorong negara untuk berinvestasi pada kualitas sumber daya manusia, sebagaimana dilakukan negara-negara maju.
Kriminalisasi dan Kegagalan Negara
Hotmaouli Sidabalok, Ketua Program Magister Lingkungan dan Perkotaan Unika Soegijapranata, menyoroti maraknya kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan, jurnalis, dan masyarakat adat. Ia menilai praktik tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum dan jaminan hak konstitusional warga negara.
Sementara itu, Zakki Amali, Manager Riset Trend Asia, menyatakan bahwa negara cenderung mengutamakan kepentingan investasi ekstraktif dibandingkan perlindungan hak rakyat atas lingkungan hidup yang sehat dan layak.
Perwakilan CELIOS memaparkan hasil evaluasi pemerintahan Prabowo–Gibran. Dari 1.300 responden, CELIOS mencatat bahwa 81% tata kelola anggaran belum terealisasi, penegakan hukum masih dinilai tumpul, dan 43% responden menilai praktik korupsi masih marak.
CELIOS juga menyoroti tiga kebijakan berisiko tinggi:
Danantara, dari revisi UU BUMN, Danantara dikecualikan sebagai kerugian negara sepanjang tidak ada niat buruk, serta praktik rangkap jabatan pimpinan.
MBG, yang menunjukkan ketimpangan anggaran dengan Basarnas, dengan 4 dari 10 dana berisiko korupsi serta rendahnya transparansi perekrutan.
Koperasi Desa Merah Putih, dengan temuan kebocoran dana hingga Rp48 triliun.
Resolusi Semarang untuk Keadilan Ekologis
Forum ini menghasilkan “Resolusi Semarang untuk Keadilan Ekologis” yang memuat tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil kepada pemerintah, antara lain:
- Mengusut tuntas korporasi penyebab bencana di Sumatera
- Menetapkan moratorium nasional izin tambang dan perkebunan baru
- Melarang keterlibatan aparat negara sebagai backing kepentingan korporasi
- Menghentikan kriminalisasi aktivis HAM dan lingkungan
- Mengakhiri narasi pemerintah yang alergi terhadap kritik
- Menetapkan Darurat Kemanusiaan Nasional atas bencana di Sumatera
- Mengevaluasi dan mencopot pejabat yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan
Resolusi ini menegaskan komitmen masyarakat sipil untuk melindungi keselamatan rakyat, memperbaiki tata kelola lingkungan hidup, serta memastikan negara hadir sebagai pelindung, bukan bagian dari persoalan. Muhammadiyah juga mendesak Presiden agar segera menetapkan bencana di Sumatera sebagai Bencana Nasional.
