Sorong, 1 Oktober 2025 – Peserta Sekolah Agraria Bertindak Inklusif Liberatif (SABIL) yang diselenggarakan oleh LHKP PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Sorong (Unamin) akhirnya menutup rangkaian kegiatan seminar dan sekolah agraria. Namun, perjalanan pulang peserta justru membuka tabir nyata tentang ketimpangan tata kelola transportasi di wilayah Indonesia Timur.
Peserta dari daerah-daerah timur seperti Wamena, Jayapura, Ambon, Pulau Buru, Halmahera, Ternate, dan Merauke, lebih dahulu datang ke Bandara Sorong untuk check-in. Ironisnya, peserta atau panitia dari Yogyakarta—yang berasal dari wilayah barat—justru lebih dulu tiba di rumah masing-masing tanpa hambatan, sementara peserta dari Timur harus melewati drama panjang penundaan dan perjalanan melelahkan.
Kisah Penundaan dan Rute Berliku
Peserta dari Merauke, misalnya, harus menempuh rute Sorong–Makassar dan terpaksa menunggu penundaan penerbangan di Makassar selama lebih dari tujuh jam. Tanpa kompensasi, tanpa layanan memadai, mereka hanya bisa bertahan di ruang tunggu bandara, sementara biaya makan dan minum harus dikeluarkan sendiri.
Lebih parah lagi, peserta dari Jayapura dan Wamena yang berangkat lebih awal pada pukul 10.30 WIT harus menerima kenyataan diturunkan di Merauke karena alasan cuaca. Anehnya, pesawat yang sama tetap melanjutkan penerbangan, sementara penumpang yang diturunkan dibiarkan tanpa kepastian. Mereka dipaksa menunggu semalaman di bandara hingga baru bisa diberangkatkan keesokan paginya.
Kondisi serupa dialami peserta dari Sagea, Halmahera Tengah. Setelah check-in pukul 15.30 WIT, mereka menunggu hingga pukul 00.30 WIT dengan alasan operasional tanpa kompensasi apapun. Setelah itu, perjalanan mereka semakin panjang: Sorong–Manado–Ternate, ditambah lagi perjalanan darat dan laut yang bisa memakan waktu hingga dua hari.
Tak kalah ironis, peserta dari Pulau Buru harus menanggung perjalanan lebih lama lagi. Penundaan penerbangan membuat total waktu perjalanan mereka diperkirakan mencapai tiga hari penuh sebelum benar-benar tiba di tujuan.
Ironi Pembangunan di Timur
Ketimpangan ini menjadi ironi besar. Masih berada dalam zona waktu yang sama, namun perjalanan di wilayah timur terasa seakan menuju negeri yang sangat jauh. Sementara itu, peserta dari Yogyakarta yang check-in paling akhir justru sudah tenang berkumpul dengan keluarga tanpa hambatan.
Pertanyaan besar pun muncul: bagaimana pemerintah mengelola transportasi di wilayah timur? Mengapa ketimpangan ini dibiarkan terus terjadi?
Wilayah timur sering disebut-sebut sebagai “daerah seksi” bagi para pejabat negara karena kaya sumber daya alam. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pembangunan yang digembar-gemborkan hanya semu. Pemerintah membabi buta mengeksploitasi kekayaan alam, sementara masyarakat lokal dipaksa menerima ketidakadilan infrastruktur.
Transportasi, Agraria, dan Pembangunan Semu
Di bidang agraria, masyarakat adat dipaksa menyerahkan ruang hidupnya atas nama pembangunan. Di bidang transportasi, mereka kembali dipaksa membayar mahal hanya untuk berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain. Fasilitas transportasi yang tidak memadai, ketiadaan infrastruktur penghubung, serta tingginya biaya perjalanan memperlihatkan betapa pembangunan di timur tidak pernah benar-benar berpihak pada rakyat.
Bahkan muncul dugaan: jangan-jangan kesengajaan ini dirancang agar pemimpin lokal di timur tidak bisa mengembangkan daerahnya sendiri. Dengan kondisi transportasi yang sulit, masyarakat dan pemerintah daerah dipaksa bergantung pada program nasional, meski program tersebut justru merusak alam dan mengorbankan masa depan mereka.
Pertanyaan yang Menggantung
Lalu, apa yang sebenarnya dibangun? Dimana pembangunan itu? Untuk siapa sesungguhnya pembangunan ini dilakukan?
Sementara masyarakat di wilayah timur terus dipaksa menerima kenyataan pahit: membayar lebih mahal, menempuh perjalanan lebih lama, dan kehilangan hak atas ruang hidupnya.
