Rabu 22/12/2023, 12.00 WIB
JAKARTA, LATIN.OR.ID Krisis iklim mengancam keberlanjutan hidup manusia. Keresahan ini dialami oleh semua pihak dan memunculkan berbagai inisiatif solusi untuk melakukan mitigasi krisis iklim. Salah satu inisiatif muncul dari LATIN dan PP Muhammadiyah terkait kegiatan Wakaf Hutan. Gagasan utamanya adalah membangun sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang dibangun di atas tanah wakaf.
“Muhammadiyah memiliki komitmen untuk mengatasi krisis iklim yang saat ini terjadi. Salah satu inisiatifnya adalah kerja kolaboratif untuk mendorong hutan wakaf. Bisa dimulai dengan luasan yang tidak terlalu luas dengan model yang menyesuaikan kondisi dan kebutuhan lansekap,” ungkap Widhyanto Muttaqien, dari Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah dalam Rapat Koordinasi Wakaf Hutan dengan LATIN pada Jum’at (22/12) di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya Nomor 62, Jakarta Pusat.
Ia menjelaskan model wakaf hutan yang sudah ada saat ini di bawah Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Wakaf dalam pembahasan Fikih Agraria bisa berjangka waktu 35-50 tahun. Lalu bentuknya akan beragam, salah satunya bisa dikembangkan dalam bentuk wanatani agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat ekonomi. Jika lokasinya di kota, maka bisa diintegrasikan dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Semua peserta diskusi yang hadir sepakat bahwa wakaf hutan ini penting. Urgensinya adalah pelestarian lingkungan untuk mengatasi masalah krisis iklim. Wakaf hutan dapat menjalankan fungsi dalam pemberdayaan masyarakat setempat maupun masyarakat adat. Hal ini berkaitan dengan jaminan tenurial bagi masyarakat dalam bentuk wakaf hutan. Selain itu, hutan wakaf bisa dijadikan laboratorium pendidikan dan wahana belajar ekologi kritis.
Tri Nugroho dalam Rapat Koordinasi dengan PP Muhammadiyah terkait Rencana Implementasi Wakaf Hutan. Jumat (22/12/2023, Foto: LATIN)
“Hutan wakaf adalah gerakan moril yang semangatnya dapat terus diperjuangkan hingga akhir hayat. Gagasan hutan wakaf ini penting untuk dikembangkan dengan belajar dan studi banding ke lokasi best practice tentang wakaf dan tentang pengelolaan hutan. Kami ingin terlibat dan PP Muhammadiyah sebagai entitas penting di Indonesia supaya ikut serta membahas persoalan hutan,” ungkap Tri Nugroho selaku Dewan Pembina LATIN.
Ia menambahkan bahwa penting untuk mendorong kajian hutan wakaf menjadi sebuah diskursus tersendiri. Sehingga hutan wakaf memiliki konsep yang kuat untuk dapat dipromosikan. Hal ini diperlukan sebagai stimulasi meningkatkan peran masyarakat dalam menyumbangkan hartanya untuk wakaf, termasuk wakaf hutan.
Thomas, Direktur Eksekutif LATIN, menambahkan bahwa saat ini tim sudah menyusun Policy Paper untuk kebijakan wakaf hutan. Inisiatif ini sudah dimulai dari awal tahun 2023 dan selaras dengan visi LATIN tentang Sosial Forestri 2045. LATIN juga memiliki fokus dalam menguatkan masyarakat sekitar hutan supaya adaptif dalam menghadapi krisis iklim.
“Saat ini LATIN banyak melakukan pengembangan dan pengelolaan pengetahuan terkait Kehutanan Sosial. Tidak hanya di hutan negara tapi juga di hutan hak. Salah satunya adalah hutan wakaf yang saat ini sedang didorong bersama PP Muhammadiyah,” ungkap Thomas.
Setidaknya ada tiga poin penting dalam rapat yang dilaksanakan di kantor PP Muhammadiyah ini. Pertama adalah pengelolaan peran dalam kelembagaan, baik di internal PP Muhammadiyah dan LATIN. Kedua terkait bentuk dan lokasi pengelolaan untuk pilot project. Ketiga adalah pengembangan model pembelajaran yang diintegrasikan dengan Kampus Muhammadiyah yang ada di daerah.
Selain LHKP, forum konsolidasi dan koordinasi ini juga dihadiri oleh perwakilan berbagai unit dan lembaga majelis di bawah kepengurusan PP Muhammadiyah. Diantaranya yaitu Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT), Majelis Lingkungan Hidup (MLH), Majelis Pendayagunaan Wakaf (MPW), Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata (MEBP), Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU), dan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM). Selain itu, hadir juga perwakilan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dan Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulan Bencana (LLHPB) dari Pimpinan Pusat ‘Aisyiah (PPA).
Keyword: Wakaf Hutan, PP Muhammadiyah, Krisis Iklim, Sosial Forestri 2045
Penulis: Novan Aji
Editor: Bambang Tri Daxoko, Tri Nugroho
