YOGYAKARTA – Sekolah Kepemimpinan Nasional (SKN) di bawah naungan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara resmi mengukuhkan 23 lulusan angkatan pertamanya pada Ahad, 15 Februari 2026 di Aula Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan, Yogyakarta.
Pengukuhan tersebut dihadiri oleh Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Hikmah Busyro Muqoddas, Ketua LHKP PP Muhammadiyah Ridho Al-Hamdi, serta Direktur SKN Abdullah Sumrahadi.
Dalam laporan pengukuhan, Direktur SKN Abdullah Sumrahadi menegaskan bahwa SKN hadir sebagai respons atas situasi kebangsaan yang menghadapi tantangan serius dalam aspek kepemimpinan. Ia menyoroti gejala menurunnya kualitas etika dan moralitas di kalangan elite negara, yang berdampak pada melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi-institusi demokrasi.
Menurutnya, SKN dirancang sebagai ruang kaderisasi yang tidak hanya membekali peserta dengan kapasitas intelektual dan manajerial, tetapi juga menanamkan fondasi etika, integritas, dan tanggung jawab kebangsaan. “Krisis kepemimpinan yang kita hadapi hari ini bukan semata persoalan kompetensi, tetapi juga menyangkut krisis moral dan komitmen terhadap kepentingan rakyat,” tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua LHKP PP Muhammadiyah Ridho Al-Hamdi dalam sambutannya menekankan bahwa Muhammadiyah memiliki tanggung jawab historis untuk turut memperbaiki kualitas kepemimpinan nasional. Ia menilai, kemunduran etika publik dan pragmatisme politik yang berlebihan telah menggerus nilai-nilai luhur dalam tata kelola negara.
Ridho menegaskan bahwa melalui SKN, LHKP berupaya menyiapkan kader-kader yang memiliki perspektif kebangsaan yang kuat, keberanian moral, serta komitmen pada nilai keadilan dan kemaslahatan umat. Ia berharap para lulusan mampu menjadi agen perubahan di berbagai sektor strategis.
Sementara itu, dalam amanat kebangsaannya, Busyro Muqoddas kembali mengingatkan bahwa lahirnya SKN dilatarbelakangi oleh keprihatinan mendalam atas krisis kepemimpinan yang terjadi di berbagai level, terutama dalam ranah politik kenegaraan. Ia menilai, persoalan bangsa tidak hanya terkait korupsi dan lemahnya tata kelola, tetapi juga menyangkut ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Busyro menekankan bahwa berbagai problem tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui jalur partai politik semata. Dibutuhkan kolaborasi antara negara dan kekuatan masyarakat sipil untuk menghadirkan solusi yang lebih komprehensif dan berkeadilan.
Ia pun berharap SKN dapat menjadi model kaderisasi kepemimpinan yang konsisten menanamkan integritas, komitmen kebangsaan, dan keberpihakan kepada rakyat. Busyro juga mengingatkan agar para lulusan tidak terjebak dalam pragmatisme politik yang mengabaikan nilai moral dan harga diri kepemimpinan.
