TIDORE, LHKP PP Muhammadiyah – Sekolah Paralegal Maluku Utara resmi ditutup pada Minggu (15/2/2026) di Aula Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku Utara, Kota Tidore Kepulauan. Penutupan dilakukan langsung oleh Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Trisno Raharjo didampingi sekretaris PWM Maluku Utara, Dr Soleman Saidi.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari penuh ini menjadi bagian dari komitmen Muhammadiyah dalam memperkuat kapasitas masyarakat di bidang hukum dan hak asasi manusia. Sekolah Paralegal tersebut dirancang untuk melahirkan kader-kader advokasi Paralegal yang mampu memberikan pendampingan hukum, edukasi, serta penguatan kesadaran hukum di tengah masyarakat.
Dalam sambutannya, Trisno Raharjo menyampaikan bahwa dirinya dan jajaran Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah turut berbahagia atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia menjelaskan bahwa Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah melakukan pemetaan wilayah pelaksanaan Sekolah Paralegal berdasarkan kebutuhan dan segmentasi kepesertaan di masing-masing daerah.
Menurutnya, Maluku Utara dipilih karena memiliki dinamika persoalan pertambangan yang cukup kompleks, sehingga membutuhkan penguatan kapasitas advokasi masyarakat. Isu-isu pertambangan, baik terkait perizinan, dampak lingkungan, maupun hak-hak masyarakat terdampak, menjadi perhatian serius dalam kegiatan ini.
Karena itu, materi yang disampaikan tidak hanya bersifat umum, tetapi juga menyoroti aspek hukum pertambangan dan perlindungan hak asasi manusia. Para narasumber yang dihadirkan merupakan pakar-pakar di bidang hukum, advokasi kebijakan publik, serta isu pertambangan, sehingga peserta memperoleh pemahaman yang komprehensif dan kontekstual.
Untuk pelaksanaan di Maluku Utara, Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga menjalin kerja sama dengan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, LBHAP PP Muhammadiyah sebagai bagian dari sinergi kelembagaan di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah.
“Kami sangat mengapresiasi dan berbahagia kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Pemetaan dilakukan agar program tepat sasaran, sesuai kebutuhan daerah. Harapannya kader kader paralegal ini terus ditingkatkan kapasitasnya hingga level nasional,” ujar Soleman Saidi, sekretaris PWM Maluku Utara.
David Efendi, salah satu fasilitator, menegaskan bahwa paralegal memiliki posisi strategis dalam memperluas akses keadilan, terutama bagi masyarakat rentan, kelompok terdampak konflik kebijakan dan warga yang menghadapi persoalan hukum di sektor-sektor strategis seperti sektor sumber daya alam yang mana Maluku Utara adalah pusat nikel yang bernilai tinggi.
“Kader kader muda Maluku utara perlu terus meningkatkan kapasitas dan solidaritas insani dan ekologis untuk membangun tata kehidupan yang lebih adil, sejahtera, makmur, dan lestari. Tanpa keberlanjutan sumber daya alam hanya akan menjadi petaka di masa depan. Sehingga nilai nilai etika lingkungan dan agama harus disatupadukan sebagai kekuatan etos paralegal muda belia ini.”, tambah sekretaris LHKP ini.
Acara penutupan berlangsung khidmat dan ditandai dengan penyerahan sertifikat kepada para peserta. Penyerahan sertifikat juga dilakukan oleh Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada Pengurus Wilayah Muhammadiyah Maluku Utara sebagai bentuk apresiasi dan penguatan kelembagaan di tingkat wilayah.
Dengan berakhirnya Sekolah Paralegal Maluku Utara, diharapkan para kader yang telah dibekali pemahaman hukum dan keterampilan advokasi dapat berkontribusi aktif dalam membantu penyelesaian persoalan hukum, memperkuat solidaritas sosial, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang sadar hukum dan berkeadilan.
Dalam penghujung penutupan, Dr Alfian Djafar memberikan apresiasi dan rasa terima kasih atas dukungan BPMP Maluku utara, Dr Santoso, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Lazismu, dan semua pihak yang turut mensukseskan acara.
