Penulis: Haikal A. Arif
Surabaya, 23 Oktober 2025 — Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur menyelenggarakan diskusi hybrid bertajuk “Refleksi 1 Tahun Kabinet Prabowo-Gibran” pada Kamis (23/10). Kegiatan ini digelar di Kantor PW Muhammadiyah Jawa Timur, Jl. Kertomenanggal IV No. 1 Surabaya, serta diikuti secara daring melalui platform Zoom.
Diskusi menghadirkan tiga narasumber utama: Reni Astuti (Anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi PKS), David Effendi (Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah), dan Bakhrul Fikri (Peneliti CELIOS). Diskusi dipandu oleh Yana S. Hijri selaku moderator.
Refleksi Politik dan Kebijakan: Polarisasi dan Konsolidasi Kabinet
Mengawali diskusi, Reni Astuti menyoroti pentingnya menilai kinerja pemerintahan setelah satu tahun pelantikan. Ia menyampaikan bahwa masyarakat berhak melihat hasil nyata dari janji-janji politik Presiden dan Wakil Presiden.
“Hal positif dari pemerintahan Prabowo-Gibran adalah berkurangnya polarisasi sosial yang sebelumnya tajam pada masa pemilu. Pemerintah berhasil menjaga stabilitas politik sehingga masyarakat lebih fokus pada produktivitas dan partisipasi konstruktif,” ujarnya.
Reni juga menyinggung konsolidasi politik di tubuh kabinet yang disebutnya “gemuk” sebagai tantangan dalam efisiensi dan tata kelola pemerintahan. Ia mengapresiasi langkah reshuffle sebagai bagian dari evaluasi kinerja menteri dan berharap akselerasi pencapaian Asta Cita pemerintahan dapat berjalan optimal.
Dalam paparannya, Reni juga menyoroti sektor pendidikan yang menjadi fokus Komisi X DPR RI. Ia menegaskan perlunya peta jalan (roadmap) perbaikan kesejahteraan guru, peningkatan akses pendidikan inklusif, serta evaluasi terhadap implementasi program PPPK.
“Berdasarkan survei, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang pendidikan mencapai 78 persen, ini patut diapresiasi. Namun kita juga perlu memastikan guru di sekolah luar biasa dan daerah tertinggal mendapatkan perhatian yang sama,” jelasnya.
Sorotan Ekonomi: Daya Beli dan Kebijakan Fiskal
Sementara itu, Bakhrul Fikri dari CELIOS menyoroti ketimpangan antara narasi pertumbuhan ekonomi dan realitas lapangan. Menurutnya, daya beli masyarakat justru menunjukkan tren pelemahan di tengah klaim pertumbuhan positif.
“Sebanyak 53 persen responden menyebut program bantuan pemerintah tidak berpengaruh terhadap konsumsi rumah tangga. Inflasi memang terkendali, tapi karena permintaan melemah. Konsumen lebih banyak menabung, bahkan beralih ke pinjaman online,” jelasnya.
Bakhrul juga menyoroti meningkatnya angka pengangguran dan meluasnya sektor informal yang tidak terlindungi secara sosial. Ia menilai kebijakan ekonomi masih terlalu bertumpu pada program populis dan belanja pertahanan, sementara belanja pendidikan dan perlindungan sosial belum proporsional.
“Kita perlu meninjau ulang prioritas fiskal. Untuk mendorong pertumbuhan, PPN sebaiknya diturunkan dan PTKP dinaikkan menjadi Rp7,5 juta agar masyarakat punya daya beli lebih besar,” sarannya.
Catatan Kritis atas Tata Kelola Pemerintah dan Demokrasi
Dalam sesi terakhir, David Effendi menyampaikan refleksi kritis terkait arah pembangunan nasional dan tata kelola pemerintahan. Ia menyoroti kecenderungan sentralisasi kekuasaan serta ekspansi proyek strategis nasional (PSN) yang kerap menimbulkan konflik sosial dan lingkungan dan menganalogikan Jokowi dengan tragedi raja midas.
“Kita menghadapi tragedi ‘raja midas’ dalam politik, di mana setiap hal yang disentuh berubah menjadi PSN yang dianggap solusi semua masalah. Padahal, PSN justru memperluas ketimpangan, menyingkirkan masyarakat adat, dan memicu kriminalisasi warga,” ungkapnya.
David menegaskan bahwa LHKP telah lama memantau berbagai proyek strategis seperti Rempang dan Pulau Buru, di mana praktik privatisasi tanah dan politik kompensasi memperlemah posisi masyarakat lokal.
“Politik kompensasi tidak sama dengan politik kewarganegaraan. Yang dibutuhkan adalah perlindungan hak dan ruang hidup masyarakat, bukan sekadar ganti rugi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kemunduran demokrasi dalam bentuk pembungkaman ekspresi publik, impunitas, dan dominasi militer dalam urusan sipil. Menurutnya, kondisi ini menandai regresi tata kelola demokrasi yang seharusnya berlandaskan kepastian hukum dan keadilan sosial.
Dialog dan Respons Peserta
Dalam sesi tanya jawab, peserta dari Malang, Izudin, menyoroti lemahnya kesinambungan kebijakan antarperiode pemerintahan. Ia mempertanyakan arah kebijakan jangka panjang yang sering berubah sesuai janji kampanye.
Menanggapi hal itu, David Effendi menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam melindungi masyarakat di wilayah-wilayah terdampak PSN. Ia menyoroti praktik pendayagunaan lahan oleh militer yang semakin masif pasca disahkannya UU TNI terbaru.
Sementara itu, Bakhrul Fikri menambahkan bahwa ekonomi nasional perlu bergerak menuju transformasi pasca-ekstraktif agar distribusi kekayaan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal besar.
Reni Astuti menutup diskusi dengan mengapresiasi diplomasi internasional pemerintahan saat ini yang dinilai “berani dan berkarakter”, namun tetap menekankan pentingnya evaluasi dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi memang membaik, tetapi masyarakat masih merasakan beban ekonomi. Semoga kabinet merah putih mampu lebih maksimal dalam pengabdian dan memastikan kesejahteraan rakyat benar-benar nyata,” pungkasnya.
Ruang Refleksi Publik
Diskusi ini menjadi bagian dari komitmen LHKP Muhammadiyah untuk membuka ruang dialog kebijakan publik yang kritis, berbasis data, dan berorientasi pada keadilan sosial. Melalui refleksi satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, LHKP mengajak masyarakat sipil untuk terus berpartisipasi aktif mengawal kebijakan negara agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat, lingkungan, dan nilai-nilai demokrasi.
