Oleh: David Efendi (Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah)
Apakah pemimpin Islam di dunia pernah seresah Rachel Carson yang menggambarkan kiamat ekologi dalam silent spring yang terbit di tahun 1962? Jika siulan burung-burung, serangga, dan kepak kupu-kupu tak ada adakah rasa gelisah dan berdosa? Suara batin dan suara intelektual yang menyatu padu membela alam sambil menarasikan suatu proses kiamat sedang terjadi. Sependek pengatahuan saya, ayat-ayat kiamat seringkali dikhutbahkan terpisah dari kiamat ekologi yang ada di dekat realitas kehidupan jamaahnya.
Islam sebagai agama pembawa obor kehidupan dan menyerukan kedamaian dapat gagal jika gerak politiknya tidak mengafirmasi persoalan kerusakan planet bumi. Bukan soal ajaran agama yang tidak relevan, tetapi pengikutnya yang terus menerus mengalami krisis spiritualitas dengan tanda: tercerainya masalah lingkungan dari kehidupan praktik keagamaan.
Problematika spiritualitas ini dapat menjawab tuduhan Lyn White (1968) yang mencela agama langit telah menyebabkan krisis bumi dikarenakan tuhan telah memberikan rasa berkuasa berlebihan kepada pemeluk agamanya. Refleksi mendalam ihwal tuna-ekologisnya sebagian besar ummat islam juga secara kuat diberikan oleh Syeed Hossein Nasr (1970) bahwa krisis spiritualitas menjadi pangkal persoalan kerusakan bumi akibat tangan dan kaki manusia. Tangan dan kaki perusak itu berpangak pada hati dan iman yang rapuh akan konsep penciptaan. Alam semesta adalah wajah tuhan, jika dirusak tanpa perasaan berdosa artinya tuhan telah dibunuhnya.
Ekologi Apolitis
Ekologi apolitis merupakan konsepsi bahwa pemikiran ekologi dijauhkan dari pendekatan politik karena politik distigmatisasi sebagai keburukan dan tindakan merongrong pemerintahan. Posisi demikian menyebabkan upaya menyelamatkan lingkuungan berhenti pada level retorika dan khutbah di mimbar saja. Normatifisme akan membunuh semuanya. Ketidakjujuran ilmiah akan kerusakan ekologi akan menjadikan kaum beragama makin apatis akan kerusakan lingkungan dan permisif dalam menyaksikan bencana demi bencana yang disebabkan aktifitas manusia.
Pemimpin politik yang akan memberi dampak baik dan buruk bagi manusia dan alam di dalam teritorial spesifik. Otoritarian dan kekerasan pada lingkungan hidup juga akan dialami manusianya. Agamawan tak cukup hanya mengajak bersabar dari podium-podiumnya. Kelompok Islam membutuhkan kerja politik ekologi yang progresif dan radikal. Kenapa? bumi ini dibuat sekarat oleh aktifitas ekonomi berbasis oligarki. Oleh gerak pasar kapitalistik yang tidak mengenal belah kasihan kepada manusia dan batas-batas sumber daya alam.
Sentimen agama selama ini didayagunakan untuk urusan politik elektoral dan kurang efektif di dalam membangun kesadaran ekologi walau saban hari terdengar berita kerusakan demi kerusakan telah diberitakan secara massif di media sosial. Mengapa demikian? setidaknya ada tiga penyebab. Pertama, akses pengetahuan yang tidak memadai di kalangan pemimpin agama Islam. Minimnya konten khutbah ekologi menunjukkan hal itu benar. Hanya minor saja ormas-ormas keagamaan islam mendesiminasikan produk pengetahuan ekologi secara mendalam dan operasional. Muhamamdiyah, NU, MUI, Persis, LDII untuk menyebut beberapa yang mungkin punya respon terhadap perkara ini secara serius hanya memang relatif terlambat kesadaran itu.
Kedua, Rezim ekonomi ekstratif yang mendapatkan dukungan politik dari sebagian besar pemeluk islam. Model kooptasi politik dan politik akomodatif mempersulit kelompok islam untuk membela lingkunan dan mengupayakan dakwah amar maruf nahi munkar di bidang lingkungan dan kelestarian hutan. Apalagi di level tertentu, fasilitas untuk organisasi Islam telah banyak mendapatkan dukungan dari perusahaan tambang yang usahanya adalah mengektraksi bumi. Nalar politik transaksional telah menggerogoti independensi tokoh-tokoh Islam di dalam membela hak alam dan kelompok adat yang terus menerus dipersekusi oleh pasar dan negara.
Jared Diamond, dalam Collapse, How Societies Choose to Fail or Succeed, menemukan karakter collapse yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Sebagai contoh, adanya fakta kerusakan hutan, global warming, krisis iklim dan bencana ekologis di Indonesia yang tanpa henti terjadi, seharusnya dibaca dalam logika kompleks antara menjadikan pertumbuhan sebagai panglima, masalah ketidakpahaman atas degradasi ekosistem lingkungan hidup, dan normalisasi atas tragedi pembangunanisme.
Ketiga, lemahnya aliansi islam politik di dalam isu politik lingkungan. Meskipun teologi lingkungan nampak kian progresif namun secara politik dampak perjuangan itu masih jauh panggang dari api perubahan. Ide berjamaah melawan terorisme dan korupsi begitu massif dan gencar terdengar karena dua hal itu disebut musuh kemanusiaan. Sedikit dan minor suara ormas islam yang mendaruratkan krisis ekologi seolah semua akan baik-baik saja dan kerusakannya masih bisa diterima. Ekologi apolitis benar-benar telah membisukan suara alam dari kutukan ekonomi pertumbuhan dan ekonomi serakah. Ustad Hijau yang menjadi speaker Islam hijau perlu sekali diperkuat dengan wawasan ekonomi politik sehingga konten-konten secara tepat membidik masalah bangsa dan bumi ini dari hulu hingga hilir masalah.
Di sini perlu aliansi global masyarakat islam untuk punya visi dan komitmen yang kuat pada penyelamatan bumi. Sangat sulit tapi perlu dicoba. Sudah ada modal untuk mengupayakan itu semua misalnya OKI (Organisasi Konferensi islam) dan model diplomasi lainnya. Tercatat dalam buku generasi terakhir Fachruddin Mangunjaya (2021), terdapat deklarasi islam tentang perubahan iklim global di Turki beberapa tahun lalu yang mengajak ummat islam sedunia bersatu turut menyelamatkan planet bumi dan bekerja mengurangi resiko yang dilandasi ajaran islam.
Ada tiga butir penting seruan deklarasi di atas kepada warga bumi: (1) mengurangi buangan Gas Rumah Kaca sesegera mungkin untuk menstabilkannya kembali di atmosfer, (2) bertekad untuk 100 persen beralih ke energi terbarukan dan strategi nihil emisi sedini mungkin, untuk menghindari dampak lingkungan dari aktivitas mereka; dan (3) berinvestasi dalam pengembangan energi terbarukan yang menyebar, yang merupakan cara terbaik mengurangi kemiskinan dan mencapai pembangunan yang berkesinambungan.
Harus ada common ground-nya apa untuk bisa berjalan bersama misalnya keadilan ekologis atau keadilan iklim. Keadilan ekologis menurut hemat penulis merupakan bentuk tuntutan sekaligus visi politik Islam hijau. Upaya mewujudkannya akan mendekatkan ummat islam kepada ketaqwaan di mana itu adalah puncak capaian peradaban agama Islam. Jadi, sudah saatnya tolong menolong diupayakan di dalam merebut keadilan ekologis dan bukan untuk gerak sebaliknya.
Kegagalan itu berkali-kali sampai hari ini. Tetapi kegagalan islam ekologis dalam jalur politik bukanlah berakhir di sini. Islam melarang pemeluknya berputus asa dan berpangka tangan. Inilah teologi lingkungan itu ternyata benar-benar dapat dipakai untuk menyambung nafas perjuangan.
Repolitisasi Ekologi
Repolitisasi artinya bringing politics back in. Perlunya nalar politik dipakai dalam kerangka kerja politik mempertahankan keseimbangan lingkungan adalah sebuah keniscayaan. Politik sebagaimana Laswell sampaikan adalah tentang siapa mendapat apa dan bagaimana. Politik adalah mengenai akses terhadap sumber daya secara adil. Ada common ownership dalam konsepsi barang publik. Di Indonesia, bumi dan air diatur oleh negara dan didayagunakan untuk kemakmuran rakyat. Politik tipe ini akan mendekatkan pada upaya pemenuhan keadilan progresif dan distributif di tengah model keadilan pasar yang dirancang bangun oleh aktor yang tidak adil sejak dalam pikiran.
Tanpa upaya repolitisasi ummat islam untuk membela alam, artinya ummat islam mengawetkan elit politik (the rulling elite) meresikokan hidup manusia dan alam rayanya. Tidak ada manusia yang secara sengaja menerima kerusakan dan bencana datang kepadanya kecuali manusia mesin.
Repolitisasi Islam ekologis dilandasi oleh hasrat membangun peradaban sebagaimana yang disarikan dalam Islam sebagai politik rahmah-berjuang sekuat tenaga dengan mobilisasi sumber daya terbaik untuk menegakkan keadilan dan mendistribusikan rahmat bagi seru sekalian alam. Prinsip khalifah adalah kekuatan penting di dalam menegosiasikan kelestarian alam.
Ada lima poin visi repolitisasi islam itu dilakukan. Pertama, untuk mengubah haluan dari pengunaan energi neraka kepada energi surga sebabagaimana yang dikisahkan oleh Ibrahim Abdul-Matin. Negara mayoritas islam di mana pun berada harus merubah kiblat eksploitasi perut bumi menjadi gerak mendayagunakan energi surga yang berada di atas bumi seperti angin, air, matahari untuk mencukupi kebutuhan hidup. Sentimen islam politik perlu dipakai untuk sentimen akan persolan ekologi dan bukan hanya soal siapa jadi bupati, gubernur dan presiden. Kedua, menstranformasikan dari perang dagang menjadi keadilan dagang. Pasca Wealth of Nation, manusia dilatih berkompetisi dan tidak biasa melakukan kerjasama yang adil. Nalar serakah ini didokumentasikan secara pik oleh Stiglitz dalam buku dekade keserakahan yang hari ini juga melanda di negara-negara mayoritas islam tidak terkecuali Indonesia. Ketiga, Merubah konsep khalifah pedang (kekerasan dan perang fisik) menjadi khalifah ekologis (kebumian).
Keempat, repolitisasi sebagai wahana penyetaraan peran perempuan. Ekofeminisme Islam adalah tuntutan yang adil dan sesuai zaman di mana demokrasi kebumian (earth democracy) ala Vandana Shiva dan partisipasi keragaman dalam ecoliteracy dan web of life ala Fritjof Capra jelas compatible dengan pesan suci al-quran yang juga memposisikan perempuan dan haknya setara dengan laki-laki. Jadi, konsepsi keadilan haruslah menjadi kata kunci pembuka revolusi hijau yang benar-benar hijau.
Kelima, Gerak peradaban ekologis yang dibuahkan dari repolitisasi ini haruslah juga diarahkan pada terbentuknya suatu perjuangan yang menggabungkan perjuangan politik kesejahteraan (politik buruh) dengan perjuangan politik kelestarian atau sejenis partai hijau. Partai hijau yang tidak terbatas pada sekulerisasi tetapi justru diperkuat dengan kekuatan religiositas dan spiritualitas yang abadi.
Sebagai catatan penutup, penting untuk digarisbawahi bahwa upaya repolitisasi islam politik adalah dalam kerangka kerja untuk meradikalisasi kontribusi islam dalam penyelamatan bumi (islam hijau) di tengah marak dan kuatnya proses depolitisasi yang menyebabkan ummat islam terapung di rimbah politik dan mengambang dalam identitasnya sebagai pemanggul kekhalifahan: agama rahmat bagi semesta alam.
