LHKP – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas, menyebut Muhammadiyah sebagai organisasi yang masih memiliki harapan besar. Menurutnya, harapan itu lahir dari kemandirian, kebersamaan, dan sikap egaliter warganya. Hal tersebut disampaikan dalam bedah buku Reinventing Muhammadiyah: Drsakan Pembaruan Gerakan Pembaharuan di aula Gedung Muhammadiyah, Yogyakarta, 30 September 2026.
Dalam sambutannya, Busyro menjelaskan isi prolog yang ia tulis dengan frasa “apa artinya bisa”. Ia mengaku, sebagai salah satu pimpinan Muhammadiyah, sulit baginya menghindar dari kenyataan situasi negara, masyarakat, dan rakyat Indonesia. Karena itu, prolognya berangkat dari pembacaan atas sejarah kekuasaan di Indonesia.
Menurut Busyro, salah satu kunci kekuasaan Orde Baru adalah nepotisme. Ia menilai praktik itu kini berkembang menjadi “neo-nepotisme” yang ditopang oligarki politik dan bisnis, terutama dalam pemilu sejak 2014, 2019, hingga 2024. Ia merangkumnya dengan sejumlah kata kunci: nepotisme, klikisme, kelompokisme, dan golongisme.
Busyro menilai Muhammadiyah berbeda dari sejumlah program pemerintah, terutama Program Strategis Nasional (PSN) sejak era Presiden Joko Widodo hingga sekarang.
“MBG, Danantara, sama Komdigi itu tiga contoh yang tidak fair, tidak transparan, tidak ada studi kelayakan, tidak pakai pendekatan ilmu. Berbeda dengan Muhammadiyah, gerakan ilmu,” ujarnya.
Menurut Busyro, para penulis buku menilai Muhammadiyah masih punya harapan besar. “Muhammadiyah itu dinilai oleh para penulis sebagai organisasi yang masih punya harapan besar,” katanya.
Ia menjelaskan, kekuatan itu bertumpu pada kemandirian yang dibangun melalui wakaf, infak, dan berbagai gerakan sosial. Warga Muhammadiyah, katanya, terbiasa memberi dan bukan menerima.
Kekuatan lain adalah kesetaraan. Busyro mengutip ajaran Islam bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ia mencontohkan Nabi Muhammad SAW yang menolak diperlakukan istimewa. Karena itu, kata dia, warga Muhammadiyah harus egaliter.
“Yang membedakan itu kualitas ibadahnya, takwanya, amal-amal salehnya. Tidak ada simbol-simbol yang dibanggakan, tidak ada nepotisme,” tuturnya.
Ia mencontohkan keseharian bersama Fathul Wahid yang tidak kaku soal sebutan. Busyro menyebut Fathul tidak suka dipanggil dengan gelar, dan menegaskan bahwa “profesor” merupakan pangkat akademik, bukan gelar akademik.
Busyro menjelaskan, sejumlah penulis dalam buku ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk membaca gejala-gejala Muhammadiyah selama 114 tahun. Pendekatan itu, katanya, juga dipakai penulis besar seperti Roger Garaudy, Maurice Bucaille, dan Karen Armstrong. Ia mengapresiasi para penulis karena memakai cara yang tepat untuk membaca Muhammadiyah.
Meski menaruh harapan besar, Busyro mengingatkan bahwa buku itu juga memuat catatan kritis yang memprihatinkan. Ia mengajak warga Muhammadiyah bersyukur tanpa berlebihan membanggakan diri. “Allah tidak menyukai orang yang terlalu membangga-banggakan diri,” ujarnya.
