Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik - Persyarikatan Muhammadiyah

Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik
.: Home > Program Kerja

Homepage

Program Kerja

Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik 

Visi Pengembangan

Berkembangnya partisipasi aktif dan peran warga Muhammadiyah dalam dinamika kebangsaan yang didasari oleh prinsip akhlaqul karimah, Kepribadian, dan Khitah Perjuangan sejalan posisi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah kemasyarakatan menuju terwujudnya kehidupan bangsa dan negara yang lebih maju, adil, makmur, mandiri, bermartabat dan berdaulat.

Program Pengembangan

a. Sistem Gerakan

1) Menyusun panduan tentang politik yang Islami yang didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip peran kebangsaan yang telah dirumuskan oleh Muhammadiyah.

2) Mengintensifkan kajian-kajian khusus tentang isu-isu strategis serta kebijakan nasional yang menyangkut hajat hidup rakyat 

3) Mengupayakan objektivikasi berbagai persoalan publik dengan mendayagunakan berbagai produk pengetahuan Muhammadiyah seperti PHIWM, Khitah, Matan Keyakinan dan cita-cita Hidup Muhammadiyah dan sebagainya untuk dijadikan pedoman dalam penyikapan Muhammadiyah dalam menghadapi persoalan- persoalan bangsa dan negara.

b. Organisasi dan Kepemimpinan

  1. 1)  Implementasi nilai-nilai Politik Kebangsaan sebagai panduan

    keterlibatan anggota/pimpinan Muhammadiyah di berbagai

    tingkatan dalam isu-isu kebangsaan dan persoalan publik.

  2. 2)  Mengintensifkan gerakan advokasi berbasis kebijakan (advocacy based-policy) dan mendorong kebijakan berbasis realitas (evidence

    based-policy)

  3. 3)  Menyusun Pedoman Pendidikan Politik Muhammadiyah.

  4. 4)  Menyusun Peta Jalan Peran Politik Kebangsaan Muhammadiyah.

c. Jaringan

  1. 1)  Berpartisipasi secara aktif dan kreatif dalam berbagai aliansi strategis sebagai upaya penguatan masyarakat sipil serta penegakan demokrasi yang lebih substantif dan berperadaban.

  2. 2)  Mewujudkan databased diaspora kader Muhammadiyah di berbagai organisasi pemerintahan dan non-pemerintahan disertai pengembangan forum dan jaringan kader sebagai wahana dakwah Islam berkemajuan di bidang politik kebangsaan.

  3. 3)  Mengintensifkan gerakan aksi antikorupsi dengan pengembangan jaringan dan kerja sama berbagai lembaga swadaya masyarakat, swasta dan berbagai komunitas dalam masyarakat.

  4. 4)  Membangun jalinan dan jaringan yang sinergis antarkader dan simpatisan Muhammadiyah yang berada di lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga-lembaga strategis lainnya guna meningkatkan peran strategis Muhammadiyah dalam kehidupan

    bangsa dan negara.

  5. 5)  Mewujudkan kerja sama lintas Lembaga untuk melakukan kajian

    kebijakan strategis nasional dengan mendayagunakan ahli di lingkungan PTMA untuk membahas isu-isu strategis keummatan- kebangsaan.

d. Sumber Daya
1) Berpartisipasi secara aktif dan kreatif dalam upaya penguatan 
masyarakat sipil serta penegakan demokrasi yang lebih substantif dan berperadaban.

  1. 2)  Mengintensifkan gerakan aksi antikorupsi dengan pengembangan jaringan dan kerja sama berbagai lembaga swadaya masyarakat, swasta, dan berbagai komunitas dalam masyarakat.

  2. 3)  Memperkuat dan mewujudkan infrastturktur SDM yang mendukung penguatan jejaring lintas CSO dan lintas stakeholder baik lembaga pemerintahan maupun swasta.

  3. 4)  Meningkatkan kapasitas pimpinan dan anggota Muhammadiyah dalam bidang kepartaian dan pemilu sehingga mampu mendorong keterlibatan yang lebih inkluisif, kritis dan berkeadaban di bidang politik-pemerintahan baik di Lembaga pemerintahan maupun Lembaga auxiliary agencies (Komisi Nasional).

e. Aksi Pelayanan

  1. 1)  Melakukan pendidikan politik dan Pendidikan kewarganegaraan

    (civic education) yang selama ini telah dikembangkan di berbagai universitas Muhammadiyah bagi semua lembaga pendidikan milik Muhammadiyah, yang terarah pada pengembangan masyarakat yang demokratis dan berkeadaban.

  2. 2)  Menyelenggarakan pendidikan kader politik untuk mendorong partisipasi yang lebih luas di lembaga-lembaga pemerintahan baik legistaltif, eksekutif, dan lembaga negara lainnya.

  1. 5)  Memperkuat kajian dengan memproduksi kertas posisi (policy brief) untuk memperkuat dampak advokasi kebijakan publik.

  2. 6)  Membuka pusat-pusat pengaduan dan mengefektifkan database untuk memperkuat peran advokasi kemanusiaan baik di tingkat lokal maupun nasional sejalan misi dan kepribadian Muhammadiyah.

  3. 7)  Mewujudkan Sekolah Kepemimpinan Nasional untuk menyiapkan kader-kader Persyarikatan yang akan mengisi jabatan di lembaga- lembaga negara.


Berita

Agenda

Pengumuman

Link Website