Press Release 

Sikap LHKP PP Muhammadiyah Terkait Persoalan Kebangsaan Menjelang Pemilu 2024

Perkembangan kehidupan kebangsaan akhir-akhir ini ditandai dengan drama kekerasan, memburuknya penegakan hukum dan keadilan, melemahnya gerak pemberantsan korups, pelanggaran HAM, dan yang terakhir adalah makin memudarnya visi memajukan bangsa sebagai agenda bersama baik pemerintah maupun kelompok masyarakat sipil. Muhammadiyah sudah banyak memberikan masukan dengan beragam pernyataan misal terkait RUU Cipta Kerja, UU IKN, UU Minerba  yang terus menimbulkan polemik hingga hari ini. Untuk merespon hal itu kami menyampaikan beberapa sikap, antara lain: 

1.     Hari-hari ini pemilu 2024 sudah semakin menghangat dengan berbagai manufer yang terus merangsek dan menjejalkan pengaruhnya diantaranya adalah wacana yang sengaja digerakkan kelompok tertentu terkait dengan pencalonan presiden untuk ketiga kalinya. Wacana ini tidak sehat bagi demokrasi yang telah diamanahkan reformasi dengan pembatasan kekuasaan sebagaimana telah dipastikan oleh konstitusi.

2.     Mencegak polarisasi politik sebagaimana yang pernah bangsa ini alami lima tahun terakhir ini akibat politik electoral yang cenderung membelah dan bukan merangkul. salah satu penyebab polarisasi adalah akibat sistem presidential threshold dan politik transaksional-oligarkis yang hanya menawarkan kandidat yang terbatas. Hal ini perlu dikorekasi secara menyeluruh agar rakyat mendapatkan lebih banyak pilihan dan terhindari dari politik memecah belah yang menebarkan terror dan beragam wacana ketakutan lainnya yang menyebabkan bangsa ini mengalami demokrasi politik yang stagnan dan involutif padahal kita sudah saatnya menemukan format desain pembangunan politik yang berdaya kreatif dan kontruktif bagi kesehatan politik pemerintahan. 

3.     Tugas kebangsaan kita adalah menjadikan pemilu 2024 yang bermartabat dengan dimulai penguatan pada kriteria calon pemimpin nasional, pelaksanaan tahapan pemilu yang demokratis dan good electoral governance serta menghasilkan kepemimpinan yang kuat, visioner, dan menempatkan kepentingan bangsa sebagai nilai utama bagi jalannya pemerintahan dan berhubungan dengan negara-negara sahabat di dunia.  

4.     Penegakaan keadilan hukum di ranah pemberantasan korupsi perlu terus menerus didorong, dikritisi, diapresiasi, dan diperkuat kembali sebagai upaya menjalankan amanah bangsa dan amanah reformasi jangan sampai marwah komisi pemberantsan korupsi ini dilemahkan dan tidak lagi mendapatkan kepercayaan publik. Titik lemah korupsi salah satunya adalah terkait tata kelola sumber daya alam yang melibatkan kepentingan oligarki yang terus memperkuat cengkeramannya pada kepentingan bangsa. 

5.     Bahwa titik lemah yang menjadikan demokrasi di Indonesia ini adalah persoalan kebebasan sipil dan keadilan bagi masyarakat terkait isu kebebasan bersuaram berkumpul, dan berpendapat yang terancam oleh regulasi dan aparat penegak hukum.  Ada ratusan konflik struktural terkait agraria, konflik sumber daya alam yang menempatkan masyarakat sebagai pihak yang paling dirugikan sehingga perlu penguatan gerakan pengarusutamaan penegahak HUKUM HAM dengan menggerakkan beragam Pendidikan politik, Pendidikan paralegal untuk mendorong masyarakat lebih berdaya berhadapan dengan perkara hukum.  Pro-Kontra RUUKUHP yang banyak mengancam kebebasan, juga kembali mengulang praktik legislasi buruk sebelumnya, tidak partisipatifnya pengambilan kebijakan yang menyangkut hajad hidup orang banyak. Persoalan ini harus mendapatkan respon yang cerdas dari kelangan masyarakat sipil termasuk Muhamamdiyah agar proteksi pada demokrasi dapat dinomorsatukan.  Kesadaran ini perlu dipekruat oleh peran LHKP di seluruh Indonesia beserta elemen bangsa lainnya. 

6.     Terkiat isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, LHKP PP Muhammadiyah meminta pemerintah agar transparan dalam menyampaikan hasil kajian ekonomi politik terkait harga BBM. Harga BBM naik di saat masyarakat sedang berjuang bangkit pasca pandemi memang terkesan tidak menunjukkan sense of crisis.  Negara punya kewajiban menyampaikan informasi yang benar akan kebijakan dan tugas kaum cendekiawan di berbagai kampus, kita semua,  memiliki kewajiban untuk berani menyampaikan kebenaran.  Banyaknya demonstran akibat kebijakan pemerintah telah mengundang massa demonstan di berbagai daerah dan kami mengutuk keras represifitas yang dipertontonkan aparat atau kelompok yang bersebrangan dengan aspirasi masyarakat terkait penolakan kenaikan harga. 

Demikian surat pernyataan dalam rilis ini kami buat untuk disebarluaskan demi kemaslahatan bangsa.  Semoga Allah senantiasa melindungi setiap langka perjuangan kita semua.  Amin

Magelang, 16 September 2022

Kategori : Pemilu, integritas, bangsa, nihai