Yogyakarta—Lembaga Hukum dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah menggelar diskusi dan bedah buku Ekonomi Nusantara Antitesis Ekonomi Biru karya Muhammad Karim dan Parid Ridwanuddin melalui Zoom pada Selasa, 19 Mei 2026. Buku itu mengkritik konsep “Ekonomi Biru” (blue economy) yang dinilai bias pertumbuhan dan justru melanggengkan eksploitasi lingkungan demi kepentingan korporasi global, serta menawarkan “Ekonomi Nusantara” sebagai jalan ketiga yang berbasis pada kedaulatan masyarakat lokal.
Sekretaris LHKP David Efendi mengatakan aktivitas ekonomi ekstraktif tidak mengenal kalender, tanggal merah, dan hari sehingga eksploitasi terus dilakukan. Dampak eksploitasi bersifat sangat akseleratif, sementara upaya untuk menanggulangi bergerak sangat lambat. Hal itu, ujarnya, lebih sering kalah berhadapan dengan rezim ekonomi ekstraktif.
“Ketika kita menempatkan kepentingan ekonomi itu di atas ekologi, itu implikasinya apa? Jangan-jangan antara dalih ekonomi Nusantara sama-sama biasanya punya watak ekstraktif atau eksploitatif,” ujar David membuka diskusi lewat video telekonferensi Zoom, Selasa, 19 Mei 2026.
David juga mengkritik organisasi kegamaan yang mempunyai teologi rahmatan lil ‘alamin dan teologi hijau atau etika lingkungan, yang terkadang juga punya posisi ambivalen menghadapi lingkungan hidup dengan dalih kebutuhan akan ekonomi.
“Ini otokritik juga yang berbasisnya NGO. Jadi, money follow function. Itu yang menjadikan gerakan itu tidak sustain,” katanya. Menurutnya, buku Ekonomi Nusantara Antitesis Ekonomi Biru ini penting untuk menjadi bagian dari cara membela lingkungan dan manusia secara bersamaan dan tidak dikotomis.
Muhammad Karim, penulis buku itu, mengungkapkan bahwa ide menulis buku tersebut berawal dari diskusi dengan gurunya, Didin S. Damanhuri, yang juga merupakan tokoh Muhammadiyah. Bersama Parid Ridwanuddin, eks anggota Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), ia menulis buku tersebut selama hampir setahun melalui berbagai kajian literatur.
“Buku ini lahir dari keresahan saat ramainya perbincangan tentang konsep ekonomi biru, yang kemudian kami lanjutkan dengan menulis dua buku ekornya,” kata Karim memulai diskusi Zoom tersebut.
Ia menyebutkan, hari ini bidang seafood global dikuasai oleh 13 perusahaan besar di dunia. Mereka, ungkap Karim, membuat aturan dan lembaga sertifikasi sendiri yang didukung penuh untuk mengamankan kepentingan bisnisnya.
Karim juga menjelaskan terjadinya ketimpangan besar di mana sekitar 56% pengelolaan perikanan di wilayah timur Indonesia saat ini telah dikuasai oleh armada dari China. Selain itu, para akademisi internasional juga mengkritik, salah satunya Cohen dalam jurnalnya, menyebut fenomena ini sebagai ‘Fiksasi Biru’ (Blue Fixation).
“Ada dalih privat dan privatisasi ruang laut yang berkedok konservasi, pangan, dan energi lepas pantai, yang ujung-ujungnya merampas ruang hidup nelayan tradisional,” ujarnya.
Selain terdapat intervensi Bank Dunia melalui instrumen Marine Debt for Nature Swap yang meminggirkan nelayan skala kecil setempat, ia mengatakan bahwa Di Afrika Selatan, ada proyek bernama Operasi Phakisa yang dirancang oleh konsultan global McKinsey. Proyek yang diklaim sebagai bagian dari ekonomi biru ini melakukan ekstraksi dasar laut besar-besaran dan merampas lahan komunitas pesisir demi tambang logam titanium.
“Padahal konsep asli ekonomi biru tidak pernah mengenal pertambangan,” tutur Karim.
Sependapat dengan Muhammad Karim, Parid Ridwanuddin menegaskan bahwa membicarakan ekonomi nusantara sebetulnya bukan membicarakan sesuatu yang utopis, seperti halnya bicara tentang khilafah atau bicara masyarakat tanpa kelasnya Karl Marx. Sebaliknya, menurut Parid, ekonomi nusantara membicarakan sesuatu yang sebetulnya hidup dan ada di masyarakat.
“Tetapi selama ini kita tidak memiliki waktu untuk benar-benar (mengenali) karena ada problem kolonialisme yang selama ini sudah menghegemoni, mendominasi pikiran kita, seluruh hidup dan sosial kita,” kata Parid menimpali diskusi itu.
Parid menuturkan bahwa para penjajah dulunya datang ke Indonesia karena tertarik dengan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan kayu manis. Hari ini, ujarnya, bukan itu yang mereka cari meski polanya masih sama. Jika masih menggunakan paradigma lama, menurutnya, masyarakat tidak akan pernah keluar dari krisis dan ketidakadilan.
“Mereka meminati nikel, tembaga, emas, aluminium, dan itu riil terjadi. Pola kolonialismenya sama, tetapi komoditasnya yang berubah,” ucapnya.
Menyoal sulitnya lapangan kerja, menurut Parid, hal itu memang by design dan by structure. Struktur ekonomi menjauhkan masyarakat dari sumber daya alam, yang kemudian malah dikuasai dan dikeruk oleh korporasi atau oligarki korporasi. Padahal, menurutnya, kekuatan masyarakat sebetulnya tidak bisa dipisahkan dari penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis pada masyarakat.
Ia mencontohkan kisah sukses Komunitas Lada Hitam di Sulawesi Selatan yang bisa menghasilkan perputaran uang di atas 4 miliar bersih dalam setahun. Meski kelihatannya kecil, jelasnya, di situ ada aspek gotong royong yang melibatkan semua masyarakat, tidak melahirkan bencana seperti banjir dan longsor, serta degradasi tanah juga bisa dilindungi.
“Secara ekonomi menghasilkan, secara sosial membangun solidaritas bersama, juga bisa menjadi cara mitigasi bencana dan perubahan iklim,” ujarnya.
Peneliti LHKP Yayum Kumai mengatakan dokumen Blue Economy Framework Bappenas tahun 2021 maupun dokumen Kebijakan Ekonomi Biru Indonesia tahun 2023 sebetulnya tidak ada bedanya dengan ekonomi kelautan yang bias terhadap kepentingan pertumbuhan ekonomi. Bahwa pertumbuhan ekonomi diletakkan di atas segala-galanya, dan ekologi diletakkan di bawahnya.
“Meskipun narasinya selalu menyebut keberlanjutan lingkungan, dalam praktiknya kebijakan yang dilahirkan justru bertolak belakang,” kata Yayum.
Yayum mencontohkan dengan diizinkannya kembali ekspor pasir laut dan tambang pasir laut yang beberapa dekade lalu sudah dilarang karena merusak ekosistem pesisir dan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Sekarang, atas nama investasi, peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan dengan bungkus ‘pembersihan sedimen’, kebijakan itu dihidupkan kembali.
“Ini sebuah ironi luar biasa. Di satu sisi kita mengampanyekan ekonomi biru ke dunia internasional, tapi di sisi lain kita merusak halaman rumah kita sendiri,” ujarnya.
Karena itu, menurutnya, Ekonomi Nusantara ini adalah jalan ketiga, yakni sebuah dekonstruksi terhadap hegemoni kapitalisme global yang merusak bumi.
“Masyarakat butuh ekonomi yang lebih berbelas asih, yang tidak memisahkan antara perut manusia dan kelestarian alam, dan yang membela manusia sekaligus membela lingkungan secara bersamaan dan tidak dikotomis,” ucap Yayum.
