Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik - Persyarikatan Muhammadiyah

Pada tanggal 29 September hingga 1 Oktober lalu, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menyelesaikan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam kegiatan ini, LHKP tidak hanya menyampaikan laporan program-program yang telah terlaksana saja, tetapi juga merancang strategi dalam menghadapi dinamika politik kebangsaan dan isu-isu kebijakan publik. Termasuk di dalamnya, isu lingkungan hidup dan sumber daya alam. Rumusan tersebut dibahas dalam Sidang Komisi agar struktur LHKP di tingkat wilayah dan daerah dapat melakukan konsolidasi dan koordinasi dalam melaksanakan program-program LHKP ke tingkat paling bawah. LHKP terus mengawal isu politik dengan membentuk  LHKP di tingkat PWM dan PDM di seluruh Indonesia. Hal ini menjadi momentum yang tepat, karena pesta demokrasi akan dilaksanakan pada tahun 2024. Sehingga, perlunya penguatan kembali kader Muhammadiyah di akar rumput.

Dalam mengawal Pemilu 2024 Muhammadiyah bersikap netral, tidak melakukan peran strategis dengan melibatkan organisasi, penggunaan simbol, dan lambang organisasi. Artinya, Muhammadiyah tidak memihak kepada capres-cawapres manapun. Muhammadiyah memastikan Pemilu berjalan dengan semestinya dan meminimalisir terjadinya kecurangan atau pelanggaran. Salah satu bentuk kegiatan dalam mengawal Pemilu ialah dengan melibatkan warga Muhammadiyah termasuk Organisasi Otonom (Ortom) untuk tidak menggunakan surat resmi dalam menggerakkan. Demi kelancaran Pesta Demokrasi, Muhammadiyah mendorong anggota dan simpatisan Muhammadiyah untuk memilih capres-cawapres sesuai dengan kepribadian Muhammadiyah.

Selanjutnya, dalam mengawal isu kebijakan publik, LHKP berpedoman pada Amanat Muktamar ke-48 di Surakarta 2022 yakni tentang Visi Pengembangan. Visi tersebut bertujuan untuk “berkembangnya partisipasi aktif dan peran warga Muhammadiyah dalam dinamika kebangsaan yang didasari oleh prinsip keadaban, akhlaqul karimah, Kepribadian, dan Khittah Perjuangan sejalan posisi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah kemasyarakatan menuju terwujudnya kehidupan bangsa dan negara yang lebih maju, adil, makmur, mandiri, bermartabat dan berdaulat”. Aplikasi visi tersebut dengan mengintensifkan kajian-kajian khusus tentang isu-isu strategis dan kebijakan nasional yang menyangkut kebutuhan hidup rakyat. Mendayagunakan produk pengetahuan Muhammadiyah seperti PHIWM, Khittah, Matan Keyakinan, dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah sebagai upaya dalam mengatasi persoalan bangsa dan negara. Mengintensifkan gerakan aksi antikorupsi dengan pengembangan jaringan dan kerjasama di berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), guna dalam pencegahan politik uang yang seringkali terjadi menjelang Pemilu.

Terakhir, ekosistem merupakan sistem kehidupan yang terdiri dari beberapa komponen penting dalam sebuah kehidupan. Selama dua abad ini, kerusakan hutan dan perubahan iklim menjadi kerusakan ekosistem terparah. Bencana alam yang terjadi hari ini, merupakan salah satu faktor yang meningkatkan frekuensi dan tingkat keparahan bencana akibat pengelolaan alam yang tidak ramah pada ekosistem. Adapun LHKP membahas isu politik lingkungan dan SDA untuk meningkatkan kesadaran pimpinan LHKP terhadap pentingnya penerapan teologi Al-Ma’un Hijau dalam setiap pelaksanaan programnya. Dalam hal ini, LHKP mengacu pada beberapa poin Tanfidz Keputusan Muktamar 48 tahun 2022. 

 Muhammadiyah sebagai organisasi independent memposisikan diri untuk tidak memihak kepada partai apapun dan capres-cawapres pada Pemilu 2024. Hal ini sesuai dengan Khittah Perjuangan Muhammdiyah dan Keyakinan Matan serta Cita-cita Muhammadiyah. Adapun dalam mengawal isu politik dan kebijakan publik saat ini, Muhammadiyah menggunakan produk pengetahuan Muhammadiyah sebagai acuan kajian-kajian khusus Muhammadiyah.  

Kategori: Berita

• 2024
• 2023